SERUAN UNTUK PEMUDA BANGSA

PARAN : PERJUANGAN PEMUDA MENUJU KEADILAN, DEMOKRASI DAN KEMAJEMUKAN

Bahwa sesunggunya demokrasi itu adalah sebuah perjuangan berjangka panjang. Dan perjuangan itu memerlukan enersi politik dan kebudayaan yang besar.
Bahwa keadilan itu adalah prasyarat sosial bagi tegaknya sebuah sitem politik demokrasi.
Dan keadilan itu adalah perjuangan rakyat atas hak – haknya sendiri.
Bahwa kemajemukan itu adalah kondisi kemanusiaan yang dihormati dan dipelihara bersama. Dan kemajemukan itu adalah kenyataan yang menghidupkan demokrasi. Majemuk berarti bahwa kita butuh toleransi, bahwa tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, tidak bisa dibuat menangnya sendiri.
Politik dalam arti positif, secara etis, adalah setiap tindakan yang berupaya menyejahterakan atau berdampak sosial bagi masyarakat dalm arti luas. Kalau kita melaksanakan politik secara betul – betul,kita akan selalu memikirkan bagaimana demokrasi yang betul, jurdil, dan sebagainya. Tapi, yang terjadi sekarang ini ada dua fenomena. Pertama, irasional. Mengapa? Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Itulah fenomena irasional politis. Dan ini sungguh – sungguh terjadi.
Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan dan menggunakan kekuasaan itu. Maksudnya, ketika kekuasaan ditangan, kita lupa cirri khas masyarakat Indonesia yang majemuk.
Masyarakat sesungguhnya amat kritis akan bersikap dua. Sikap pertama, para cendikiawan dan kelompok kelas menengah maupun LSM akan bersikap kritis. Yang kritis bisa melakukan radikalisasi gerakan termasuk unjuk rasa. Itu semua menunjukan bahw aspirasi mereka tidak didengar oleh sistem yang ada.
Sikap kedua, mereka yang punya trauma politik dimasa lalu karena menjadi korban politik masa lalu akan diam. Ketika mereka diam dan apatis, frustasi yang mengendap dan berakumulasi dengan cepat menjadi sulutan api ketika merek melihat ketidak adilan, kesewenangan dan jurang antara miskin dan kaya.
Dalam situasi yang berat ini, sesungguhnya isu SARA akan peka sekali. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan : waspadalah! Apakah ini bukan semacam indikasi bahwa system politik kita sekarang perlu direnovasi, diperbarui?
Orang juga lupa bahwa sebelum republic, sebelum system kenegaraan atau demokrasi, yang nomor satua ada lebih dulu adalah rakyat. Rakyat adalah subjek paling pokok. Jadi, pemerintah sekarang hanya diberi mandate saja oleh rakyat. Kalau mereka sewenang – wenang mau mengklaim kebenarannya sendiri, membodoh – bodohkan rakyat, dan tidak mau dikritik, itu irasionalitas politis.
Gap antara ideal politis dan pelaksanaan dilapangan semakin lebar. Itu antara lain disebabkan oleh krisis kredibilitas. Rakyat mengalami krisi kepercayaan kepada pemimpin mereka yang duduk dalam kekuasaan, karena terlalu banyak wacana, pidato, dan omongan yang tidak sesuai dengan keadaan. Indikasi lain misalnya, putusan hukum Mafia Pajak Gayus Tambunan, belum tuntasnya kasus Century, ketidak tegasan Pemerintah dalam penegakan hukum khususnya dibidang Pemberantasan Korupsi, hingga pemberian grasi, amnesti, abolisi kepada para koruptor. Memang itu adalah hak prerogratif Presiden, memang hal tersebut suatu yang telah diatur dalam peraturan hukum.
Rakyat bertanya – Tanya : apa yang sedang terjadi? Krisis kepercayaan ini, kalau tidak cepat ditangani, dikuwatirkan akan menjadi krsis kepercayaan terhadap system. Inkredibilitas sitemik. Ini berat sekali.
Indikasi berikutnya, mereka yang diberi mandate kekuasaan atau pemerintahan mestinya meyuarakan kepentingan rakyat. Tetapi ketika persoalan – persoalan kongkret dalam bidang pertanahan, upah buruh, dan segala macam muncul, mana yang betul – betul memihak dan memperjuangkan rakyat sampai konkret? Kalau tidak ada contoh pemerjuangnya, niscaya terjadi krisis kepercayaan.
Jalan keluarnya, sebelum krisis sitemik, orang harus berani mendengarkan kritik dulu, lalu memberikan perubahan pada sistem. Kemudian kita harus membuka konsensus - konsensus baru. Yang menyepakati suatu sistem atau aktor suatu sistem adalah rakyat.
Namun, ternyata kekuasaan ini menjadi corrupted, dipakai untuk menghalalkan segala cara dan menghasilkan status quo.
Hukumpun dipakai untuk mereka yang memegang kekuasaan. Sudah tentu kalau kita mau melakukan perbaikan, kita harus memperbaiki kedua-duanya, baik integritas personal maupun sistemnya. Kita semua lebih percaya pada aktor yang baik dengan etika politiknya.
Karenanya dibutuhkan regenerasi yang bukan main. Namun sekarang justru permasalahannya ada di situ. Kolusi – kolusi dan bersatunya kepentingan ekonomi politis agar status quo jalan terus.
Disamping itu, para tokoh tuapun dalam memberikan ilmu dan regenerasi kepada kaum muda yang berpotensi masih terasa setengah – setengah.
Saya sampaikan ini pada generasi muda, pada kelompok kelas menengah yang tidak terkooptasi oleh kepentingan pemerintah atau Negara. Dan itu makin sulit. Siapa kelas menengah yang tidak terkooptasi secara ekonomis oleh Negara? Kalau kita mau jujur, yang namanya etika dan moralitas semakin terpinggirkan. Kedewasaan bangsa ini diuji oleh bagaimana dia berpolitik.
Saya melihat, dalam proses politik kini sesungguhnya kita tidak lulus, karena kita menggunakan segala macam cara untuk ego pribadi atau ego kelompok kita. Dan di situlah kita “menghianati” para bapak bangsa kita, the founding fathers, yang telah bersusah payah merombak mentalitas paternalistic dan feodalistik dengan membuat system yang sama dan setara untuk semuanya, yang adalah demokrasi.
Maka dengan dasar – dasar tersebut diatas dan keyakinan niatan, kami menetapkan hati untuk menyerukan, mengajak, membangkitkan semua pemuda bangsa Indonesia untuk bersama – sama bersatu dalam wadah “Pemuda Retooling Aparatur Negara” untuk memperjuangkan keadilan, demokrasi dan kemajemukan.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, meyertai perjuangan ini.


Salatiga, 21 Januari 2011

Imam Supaat
Ketua Umum Paguyuban Eksponen Rakyat Terlatih Indonesia
Pendiri SKI SuaraKPK
Penggagas PARAN


Tertarik dan ingin bergabung, silahkan hubungi kami di

d/a. Jl. Janoko Raya No.10 Rt.02 Rw.02 Ngemplak,
Kel.Dukuh, Kec.Sidomukti, Kota Salatiga
Jawa Tegah – Indonesia
Simpati : 081 229 050 575,
Indosat/M3 : 085 641 610 575,
XL : 081 904 952 575,
E-mail : suara_kpk2009@yahoo.com
Alamat blog :
www.skisuarakpk.blogspot.com
www.suarakpk-paran.blogspot.com
Dukungan material dapat disalurkan ke :
Rekening BCA Cab.Salatiga
No. 0130534295

Presiden SBY banyak berbohong pd Rakyat

Bangkit Pemuda Ukir Sejarah Kemajuan Bangsa

Konsolidasi demokrasi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyebarkan semangat pluralism dan rasionalitas.
Inilah nilai yang dalam jangka panjang akan menopang demokrasi, dan menjaga netralitas publik.
Sebaliknya kegagalan kita memajukan pluralism dan rasionalitas akan membawa kembali bangsa ini pada kultur politik lama yang sangat personal dan komunal, yang mudah dimanipulasi menjadi praktek politik otoriter oleh kekuatan – kekuatan politik yang anti demokrasi.
Itulah sebabnya, suatu arus dan tatanan baru politik kita butuhkan, agar kita teguh dalam memberantas korupsi, jernih dlm memajukan demokrasi, dan gigih mengupayakan keadilan.
Tanpa pretense mengatasnamakan rakyat dan tanpa tedensi menjadi serba tahu, kami Pemuda Retooling Aparatur Negara (PARAN), menyerukan dan mengajak semua lapisan Pemuda penerus bangsa untuk bangkit bersatu peduli akan nasib masa depan bangsa.
Coba kita lihat kedalam bangsa ini, Bukan main, bahwa begitu pentinganya sejarah yang dikutip oleh berbagai kalangan pemerintahan. Tetapi kita tidak perlu menjadi ahli ilmu sejarah untuk bisa menilai betapa menertawakannya seluruh contoh – contoh sejarah yang di torehkan para pemimpin kita, karena contoh – contoh sejarah tidak sekedar dilihat dari sisi keadaan masa kini, tetapi juga harus dilihat dari setting politik, social dan ekonomi yang mungkin justeru bisa meniadakan kontektualisasi yang hendak dibuat.
Sebagai contoh, yang paling menggelikan adalah analogi tentang peristiwa – peristiwa hukum di Negara ini,mulai pemberian remisi, amnesty hingga pada putusan pengadilan kepada para KORUPTOR negeri.
Apakah rakyat tidak mengetahui bahwa gaya atau style telah menggantikan isi atau substansi? Apakah rakyat tidak mengetahui bahwa power politics menjadi panglima dan bukan solusi politik yang dicari? Apakah rakyat amat bodoh untuk bisa menilai apa yang terjadi pada putusan kasus korupsi mafia pajak Gayus Tambunan, hanyalah sekedar soal teknis hukum, sehingga kita dibiarkan berkeleleran menginterpretasikan apa yang terjadi itu?
Saya yakin rakyat jauh lebih cerdas dan jauh lebih sabar dari yang diperkirakan para pemimpinnya. Rakyat sangat mengetahui bahwa apa yang terjadi pada putusan pengadilan pada mafia pajak minggu ini, hanyalah kegiatan actor – actor politik yang mempunyai satu pijakan belaka, yaitu mempertahankan kekuasaan, atau merebut kekuasaan, tergantung dimana mereka berada. Kita tidak perlu heran bila Gayus Tambunan berani membeberkan bahkan mungkin Presiden tidak menyukainya karena mengahalangi usaha beliau melanggengkan kekuasaan.
Bagi kita, persoalan yang dihadapi harus fokus pada satu masalah. Apakah itu? Banyak para negarawan , cendekiawan, pemimpin bangsa ini menggemborkan pemberantasan korupsi.
Dari awal kejahatan korupsi selalu dikatakan akan menimbulkan potensi – potensi disintegrasi sosial yang muncul dalam bentuk – bentuk pemberontakan senjata di daerah – daerah, kekerasan, konflik secara fisik, rasialisme.
Korupsi memang telah ada sejak kita belum menjadi Orde Lama, Orde Baru maupun orde reformasi yang mati muda sekarang ini. Yang harus disadari adalah begitu besarnya kekuatan integrasi diantara bangsa kita yang jelas merupakan jasa antara lain dari orang yang bernama Soekarno. Tetapi tentu saja tidak terjadinya disitegrasi dan konflik secara fisik juga merupakan kerja keras seluruh bangsa Indonesia, sehingga terjadilah keajaiban seperti sekarang ini.
Bilamana banyak kalangan begitu putus asa tentang nasib Negara dan bangsa ini, maka saya justeru mengungkapkan Negara ini akan lebih cepat maju. Keajaiban dari Negara yang bernama Indonesia
Karena itu, hanya orang – orang yang mampu membuktikan dalam sejarah hidupnya sebagai orang yang tidak mabuk kuasa dan menganggap public service sebagai hal yang mulia, yang bisa membawa kita kepada perubahan mendasar yang harus dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat – singkatnya.

Salatiga 20 Januari 2011
Oleh :
Imam Supaat
Ketua Umum Paguyuban Eksponen Rakyat Terlatih
Pendiri Surat Kabar Investigasi SuaraKPK
Penggagas Pemuda Retooling Aparatur Negara (PARAN)